Mahfud MD Sebut MK Bisa Mengubah Hasil Pilpres 2019, Namun Ada Syarat yang Harus Dipenuhi


Satuindo~  Mahfud MD menilai Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan atau mengubah hasil Pemilu jika kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) terbukti.

Kecurangan tersebut harus memenuhi syarat untuk bisa dikategorikan sebagai TSM.

Namun jika kecurangannya tidak memenuhi syarat TSM, hanya akan dianggap sebagai kampanye biasa.

Hal itu disampaikan oleh Mahfud MD saat diwawancarai Tv One, Jumat (14/6/2019).

"Persyaratan pelanggaran yang bisa membatalkan atau mengubah hasil pemilu itu adalah pelanggaran kualitatif yang bersifat memenuhi syarat TSM," kata Mahfud.

"Sekarang bagaimana? Sudah ada UU no 7 tahun 2017 itu nanti tergantung pada MK untuk menilai apakah cukup signifikan atau tidak pelanggaran-pelanggaran itu," imbunya.

Mahfud MD kemudian menjelaskan maksud dari kata 'terstruktur' dalam kecurangan TSM.

Menurut Mahfud MD, 'terstruktur' haruslah dilakukan oleh pemerintah, KPU atau pihak yang berkaitan langsung dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Supaya diingat bahwa yang dikatakan terstruktur itu dilakukan oleh struktur resmi pemerintahan baik KPU maupun pemerintah yang mempunyai sambungan langsung dan bisa dibuktikan ada kaitannya dengan TPS," kata Mahfud MD.

Lebih lanjut, jika kecurangan-kecurangan tersebut tidak terbukti maka oleh MK hanya dianggap sebagai pelanggaran kampanye biasa dan tidak memenuhui unsur TSM.

"Kalau merupakan kecurangan-kecurangan yang tidak bisa membuktikan bahwa itu berpengaruh terhadap pemberian suara di TPS, misalnya ada aparat berkampanye mengumpulkan orang lalu mengarahkan agar memilih paslon tertentu, tapi kalau tidak ada buktinya bahwa orang yang mendengarkan pidato betul-betul memilih (sosok yang dikampanyekan), maka sifat terstruktur itu menjadi tidak ada."

"Karena tidak sistematis, itu dianggap pelanggaran kampanye biasa, itu yang selama ini berlaku di MK," imbuh Mahfud MD.

Mahfud MD orang pertama yang mengatakan istilah 'Mahkamah Kalkulator'

Mahfud MD juga menyebut bahwa dirinya yang pertama kali mengatakan istilah 'Mahkamah Kalkulator'.

Dijelaskan oleh Mahfud MD, Bambang Widjojanto bukanlah orang pertama yang menyebut Mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah Kalkulator.

Melainkan dirinya yang mengatakan istilah tersebut pada akhir 2008 silam.

Bahkan pernyataan Mahfud MD dijadikan headline koran nasional saat itu.

Pernyataan Mahfud MD tersebut merupakan tanggapan saat diwawancara Tv One, apakah Mahkamah Konstitusi bisa mengadili perkara yang bersifat kualitatif dalam menyelesaikan sengketa Pemilu.

Menurut Mahfud, dari peraturan yang ada saat ini, MK bisa mengadili perkara yang bersifat kualitatif.

Namun perkara tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya lewat saksi-saksi dan alat hukum yang ada.

"Saya baca dari aturan yang ada sekarang, kemudian berdasarkan pengalaman-pengalaman yang berlangsung selama ini, pengadilan di MK itu bisa kuantitatif sekaligus kualitatif," kata Mahfud, Jumat (14/6/2019).

"Menyelesaikan perselisihan hasil pemilu itu dulu dianggap penghitungan kuantitatif semata."

"Sehingga pada waktu itu, tahun 2008 akhir, saya mengeluarkan istilah Mahkamah Konstitusi itu bukan Mahkamah Kalkulator."

"Itu saya yang pertama kali mengatakan dalam kasus Pilkada Jawa Timur."

"Jadi istilah itu bukan dilontarkan pertama kali oleh Pak BW (Bambang Widjojanto)."

"Tapi saya waktu itu, masih ada di HL koran nasional pada waktu itu," imbuhnya.

Mahfud MD menyebut, kalau hanya menghitung kuantitatif tidak perlu ada Mahkamah Konstitusi.

Karena penghitungan sudah dilakukan oleh KPU secara mutakhir.

"Kalau hanya menghitung kuantitatif untuk apa ada MK."

"Kan penghituganya (KPU) sudah bertingkat."

"Sehingga masuk ke masalah kualitatif," kata Mahfud MD.

Simak videonya di bawah ini.




MK tak lagi menjadi Mahkamah Kalkulator

Senada dengan Mahfud MD, pengamat kepemiluan yang juga Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi, meyakini Mahkamah Konstitusi (MK) bukan 'mahkamah kalkulator'.

Veri menilai, sembilan hakim MK akan bekerja dengan baik untuk memutuskan hasil sengketa yang dilaporkan tersebut.

Selain itu, MK juga tidak hanya kali ini menangani sengketa pilpres, tapi juga sengketa pilkada dan pileg untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

“MK sudah pernah membuktikan MK bukan mahkamah kalkulator. Tahun 2017 dalam Pilkada, saat MK memberikan ambang batas 0,5-2 persen, ada 5 daerah yang diputus MK, meski diputus sangat tinggi lebih dari 2 persen,” kata Veri dalam sebuah diskusi di kantor Formappi, Jakarta Timur, Kamis (13/6/2019) dikutip dari Kompas.com.

Ia juga memastikan MK akan menjadi lembaga yang sangat profesional untuk menyikapi hasil persengketaan tersebut.

“Soal komitmen itu tidak perlu diragukan lagi bagaimana MK akan memutus perkara ini, atau bagaimana cara pandang MK terkait perselisihan hasil Pemilu,” kata dia.

Oleh sebab itu, Veri meminta kepada BPN sebagai pihak pemohon, KPU sebagai pihak termohon, dan TKN sebagai pihak terkait, untuk memainkan perannya masing-masing dengan baik.

“MK biarkan jadi lembaga independen yang akan memutus perkara secara fair. Sedangkan tugas 02 buktikan dalil tersebut apakah terjadi pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis, dan masif),” ujarnya. (*)

Sumber :tribunnews.com

2 Responses to "Mahfud MD Sebut MK Bisa Mengubah Hasil Pilpres 2019, Namun Ada Syarat yang Harus Dipenuhi"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

close