Kok KPU Bolehkan Jokowi Kampanye Pakai Fasilitas Negara?



Satuindo.com ~ Pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (02) akan memulai kampanye akbar Minggu (24/3). Sesuai dengan peraturan KPU, setiap paslon akan berkampanye di dua zona yang berbeda yang sudah disepakati.

Komisioner KPU Pramono Ubaid menyatakan, sebagai capres petahana, masih bisa menggunakan sejumlah fasilitas negara.

Alasannya, sistem kampanye yang diterapkan kepada petahana presiden berbeda dengan petahana kepala daerah seperti gubernur, wali kota, maupun bupati.

“Mereka tetap bisa menggunakan fasilitas negara,” ucapnya kemarin, (20/3).

Fasilitas negara yang dimaksud antara lain, pengamanan, kesehatan, dan protokoler seperti yang biasa digunakan.

Di luar itu, lanjut Pramono, capres petahana tetap harus mengajukan cuti dengan tatacara pengajuan dan proses sama dengan peserta pemilu yang lain.

Yakni diajukan ke KPU paling lambat sehari sebelum melakukan kampanye.

“Memang harus mengajukan cuti, tetapi bukan sebagaimana kepala daerah,” tegasnya.

Saat ditanya tentang agenda presiden yang dicampur dengan kampanye capres dalam sehari, Pramono juga menyatakan bahwa sebenarnya itu sah-sah saja dilakukan.

Syaratnya, memang sudah dijelaskan di surat pengajuan cuti yang mereka serahkan ke KPU.

Sebab, lanjut dia, jabatan presiden maupun wakil presiden melekat kepada para paslon sebagaimana diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Isinya, presiden bisa melakukan kampanye selama tetap memperhatikan keberlangsungan negara.

“Namun, selama ini kegiatan memang full seharian penuh. Jadi, tidak ada yang dicampur agendanya,” kata pria kelahiran Semarang tersebut.

Sebelumnya, KPU mengadakan pengundian zonasi kampanye pilpres pada Rabu (6/3). Lokasi kampanye dibagi dua, yakni zona A dan zona B.

Pasangan Jokowi-Ma’ruf akan memulai kampanye di zona B pada hari pertama. Sedangkan Prabowo-Sandi memulai kampanye di zona A.

Keduanya akan berpindah zona dua hari sekali.

Zona A meliputi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, DKI, Jabar, Jateng, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulut, Sulteng, Sulsel, Maluku, dan Papua.

Zona B terdiri atas Bengkulu, Lampung, Sumsel, Babel, Kepri, DIJ, Jatim, Banten, Bali, NTB, Kaltim, Kaltara, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Malut, dan Papua Barat.

Kedua paslon dan parpol pengusung nanti bertukar posisi dua hari sekali hingga 13 April 2019 untuk menggelar kampanye rapat umum di daerah yang telah ditentukan.


Resource : pojoksatu.id

1 Response to "Kok KPU Bolehkan Jokowi Kampanye Pakai Fasilitas Negara?"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

close