Bupati Tana Toraja Lantik Diri Sendiri, Begini Tanggapan Ombudsman



Satuindo.com ~ Makale - Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae melantik dirinya sendiri sebagai Plt Kadis Kesehatan Toraja. Ombudsman menyebut tindakan Nico itu adalah maladministrasi.

"Iya itu pasti maladministrasi, seharusnya Bupati sebelum menandatangani SK bertanya dulu ke Sekda. Karena Sekda lah yang paham seluk beluk birokrasi," kata Ketua i RI Perwakilan Sulsel, Subhan Djoer di Makassar, Sulsel, Kamis (14/3/2019).

Subhan menduga kebijakan yang diambil oleh Nico ini tidak melibatkan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) di tempatnya. Dugaan lainnya, bupati tidak mengetahui adanya larangan tersebut sehingga dia hanya menandatangani surat yang disodorkan kepadanya.

"Biasanya Bupati itu tinggal tanda tangan, artinya ada staf di bawahnya yang membuat SK itu. Kalau dasarnya Keputusan Daerah tidak paham aturan, menganggap itu sudah aman karena dibuat stafnya dia langsung tandatangani saja. Ini fatal," kata dia.

Oleh karenanya, Bupati Nico diminta tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari dan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan.

"Bisa jadi banyak kesalahan yang sering diperbuat tapi tidak mencuat ke permukaan, kali ini kena batunya. Makanya hati hati tidak boleh Bupati itu merasa berkuasa dan bebas menentukan jabatan Kadis dan lain-lain," saran dia.

Sebelumnya, dalam sebuah foto yang beredar yang didapatkan detikcom, Rabu (13/3/2019), terlihat sebuah sebuah surat perintah berlogo Bupati Tana Toraja. Surat perintah itu bernomor 820-40/BKPSDM/II/2019.

Berikut isi surat perintah tersebut:

Bupati Tana Toraja

Dasar: Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja.

Memerintahkan: 

Kepada: Ir. Nicodemus Biringkanae 
Jabatan: Bupati Tana Toraja

Untuk: 

1. Terhitung tanggal 01 Maret 2019 disamping jabatannya sebagai Bupati Tana Toraja juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja.

2. Surat ini berakhir dengan sendirinya setelah ada pelantikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja yang defenitif.

3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Surat perintah ini dikeluarkan di Makale per tanggal 1 Maret 2019 lalu. Menariknya, yang bertanda tangan dalam surat ini adalah Nicodemus sendiri selaku Bupati Tana Toraja.

Sementara itu, Kemendagri dalam keterangan resminya mengatakan telah meminta agar Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah selaku wakil pemerintah pusat di daerah dapat segera turun tangan melakukan pengecekan verifikasi informasi, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kebijakan Bupati Tator yang telah mengangkat dirinya sebagai Plt Kadis Kesehatan.

"Andai info yang beredar luas di masyarakat benar, maka kebijakan Bupati Tator tersebut diduga kuat bertentangan dengan kaidah tata kelola pemerintahan daerah yang diatur dalam UU Pemda dan Tata Kelola Jabatan Aparatur Sipil Negara yang diatur dalam UU ASN", kata Kapuspen Kemendagri, Bahtiar Baharuddin dalam keterangannya hari ini.


Resource : detik.com

1 Response to "Bupati Tana Toraja Lantik Diri Sendiri, Begini Tanggapan Ombudsman"

close