Beranikah KPK Periksa Semua Nama yang Terima Dana KTP-El?



Satuindo.com ~ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk melakukan pemeriksaan terhadap nama-nama lain di luar terdakwa Setya Novanto yang terkait dengan dugaan korupsi KTP elektronik (KTP- el). Hal itu sepanjang bukti yang ditemukan memang kuat.

"Kami meminta KPK untuk melakukan cross check saksi yang lain, barangkali di luar itu masih ada saksi-saksi yang lain, termasuk juga bukti-bukti di luar kesaksian pernah ada transfer, ada informasi sejumlah pemberian itu," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho di Jakarta, Sabtu (24/3).

Pada persidangan sebelumnya, Novanto menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung sebagai penerima aliran dana proyek KTP-el. Masing-masing dikatakan menerima 500 ribu dolar AS. Novanto mengaku mengetahui hal itu dari orang terdekat Puan, Made Oka Masagung, yang disebut-sebut menyerahkan uang itu kepada anak dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tersebut.

Menurut Emerson, pernyataan Novanto terkait Puan dan Pramono perlu ditelusuri lebih lanjut. Sebab, pemberian dana berlangsung saat keduanya masih sama-sama menjadi anggota DPR.

Saat itu, Puan menjabat sebagai ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) dan Pramono menjabat wakil ketua DPR. Menurut Emerson, tindak korupsi itu rata karena kalau tidak rata pasti akan ada letupan-letupan kecil.

"Ketika distribusi itu, mereka mencoba membuat semua pihak kecipratan. Maka, tidak bisa begitu saja merujuk kepada argumen bahwa, misal, saya parpol oposisi maka saya tidak menerima," ucap Emerson.

Emerson menjelaskan, kesaksian Novanto merupakan awalan dari keseluruhan kasus korupsi KTP-el. Ia berkata, jika merujuk dakwaan kepada Irman dan Sugiharto, jumlah penerima aliran dana korupsi ada 72 nama, sementara yang diproses oleh KPK baru delapan orang.

"Maka, baru sekitar 10 persen saja dari nama-nama penerima aliran dana yang diproses," ungkap Emerson.

Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian juga meminta KPK tidak pilih kasih dalam pembuktian kesaksian Novanto. "Semua nama yang disebut harus dibuktikan, harus diungkap, baik itu parpol pendukung pemerintah atau oposisi. KPK jangan pilih kasih," ujar Pipin.

Dalam penanganan kasus KTP- el, dia menambahkan, jika KPK memihak maka kepercayaan masyarakat akan menurun. Menurut Emerson, hal ini yang perlu menjadi perhatian, dengan penyampaian nama-nama ini, menjadi ujian bagi Presiden Joko Widodo.

"Apakah betul nantinya akan dilakukan penegakan hukum? Itu yang harus dibuktikan," kata dia.

Ketua Bidang Hukum DPP Partai Gerindra Habiburokhman juga meminta kesaksian Novanto tidak diabaikan. Dia pun menyinggung argumentasi yang menyebut keterangan Novanto sebagai bentuk testimonium de auditu atau keterangan yang didengar dari pihak lain.

"Kalau ada yang menyebut keterangan itu hanya berdasarkan 'katanya-katanya', saya pikir itu pihak yang membaca undang-undang zaman old (zaman dahulu--Red). Padahal, setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, ada perombakan ekstrem pada definisi saksi di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)," ujar Habiburokhman.

Sebelumnya, kata dia, definisi saksi dalam KUHAP artinya harus melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Setelah putusan MK, saksi didefinisikan sebagai setiap orang yang memiliki pengetahuan dan terkait langsung dengan terjadinya tindak pidana. Orang tersebut wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidikan.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar juga menilai KPK harus mengonfirmasi pernyataan Novanto. Konfirmasi tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan fakta hukum.

"KPK sudah mendapatkan bahan baru mengenai pihak-pihak yang menikmati hasil kejahatan KTP-el. Kewajiban KPK mengonfirmasi pada pihak- pihak lainnya agar menjadi fakta hukum," kata Fickar.

Dia juga menilai KPK harus mengonfirmasi kepada Made Oka Masagung dan Andi Narogong secara langsung terkait nama Puan dan Pramono. Mungkin saja bisa muncul tersangka baru dalam kasus KTP-el.

"Sekarang ada dasar dan alasan untuk memanggil dan memeriksa mereka," katanya lagi.

Politikus PDIP Masinton Pasaribu meminta KPK agar berfokus pada nama yang sudah ada dalam dakwaan kasus korupsi KTP-el. Kesaksian Novanto pun dianggap berpotensi membuat penanganan kasus menjadi tidak terfokus.

"Dalam dakwaan kan ada banyak nama. Menurut saya, KPK fokus saja dulu di situ. Pengungkapan nama-namanya fokus saja dulu," ujar Masinton.

Menurut dia, pernyataan Novanto tidak didukung fakta dalam persidangan sebelumnya. Apalagi, Novanto mengutip pernyataan salah satu tersangka kasus KTP-el, Made Oka Masagung.

"Ketika Setnov menanyakan ke Oka (dalam persidangan sebelumnya) ada pemberian ke petinggi partai atau tidak, Oka menyebut tidak ada. Artinya, keterangan Setnov dalam persidangan yang kemarin itu tidak didukung oleh fakta persidangan sebelumnya," tutur anggota Komisi III DPR itu.


Resource : republika.co.id

0 Response to "Beranikah KPK Periksa Semua Nama yang Terima Dana KTP-El?"

Post a Comment

close
Banner iklan disini